Samarinda – Harapan agar Sumber Daya Manusia (SDM) lokal mendapat kesempatan lebih besar dalam jabatan publik kembali mencuat. Kali ini, penunjukan dua anggota Dewan Pengawas (Dewas) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai sorotan dari masyarakat.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K/94/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda masa jabatan 2025–2030. Dalam daftar nama, terdapat dua anggota Dewas, yakni Dr. Syahrir A. Pasiringi dan Dr. Fridawaty Rivai, yang diketahui berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kendati sebagian besar anggota Dewas berasal dari Kaltim, kehadiran dua nama tersebut menimbulkan perdebatan. Banyak pihak menilai, penunjukan ini seharusnya memberi ruang lebih bagi akademisi dan profesional lokal yang tidak kalah berkompeten.
Pegiat media sosial yang juga mantan juru bicara tim pemenangan Rudi–Seno, Sudarno, menyampaikan kritiknya melalui akun TikTok KawalKaltim. Ia menilai keputusan ini menimbulkan pertanyaan terkait keberpihakan pemerintah terhadap potensi sumber daya manusia daerah.
“Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa mengawasi kalau orangnya saja tidak tinggal di Kaltim,” ujarnya.
Sudarno juga menyoroti mekanisme seleksi yang dilakukan Pemprov. Menurutnya, masih banyak akademisi dan profesional dari perguruan tinggi di Kaltim yang layak dipercaya menjadi anggota Dewas.
“Masih banyak tenaga ahli dari Kaltim yang bisa dijadikan Dewan Pengawas. Kalau yang dipilih orang luar, otomatis uangnya juga tidak berputar di daerah. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa berpikir adil. Seolah-olah warga Kaltim ini tidak punya kemampuan,” ucapnya.
Ia menambahkan, keterkaitan personal tidak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan jabatan publik.
“Memang mereka dosen dari adik Gubernur, tapi tidak bisa begitu. Kita harus beri kesempatan kepada akademisi lokal,” Tegas Sudarno.
Sudarno yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kaltim periode 2009–2014 itu berharap, Gubernur dapat lebih bijak dalam menentukan anggota Dewas di dua rumah sakit besar tersebut.
“Kita memiliki banyak SDM yang mumpuni untuk mengemban tugas sebagai Dewas. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa menggunakan hatinya dan memikirkan rasa keadilan bagi masyarakat Kaltim,” tutupnya. (*)
