Samarinda, apakabar.co — Presiden Joko Widodo memberikan intruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MENLHK) untuk mencabut ratusan SK izin konsesi kawasan hutan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.
Dalam Keputusan tersebut, pemerintah membaginya menjadi tiga bagian. Pertama adalah Pencabutan Nomor SK Konsesi Kawasan Hutan Selama Periode September 2015 S/D Juni 2021 yang berjumlah 44 SK seluas 812.796,93 Ha, kemudian 192 SK dicabut mulai kemarin.
“Keputusan Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ini sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas 3.126.439,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini,” tulis Kepmen ketiga tersebut.
Beberapa perusahaan pemegang izin yang izinnya dicabut dalam kategori ini adalah PT. Aceh Inti Timber dengan 80.804 Ha di Aceh, PT. Dewata Wanatama Lestari dengan luas area 59.805,00 Ha di Kalimantan Timur, PT. Citra Niaga Nusantara seluas 46.065 Ha di Maluku Utara, serta PT. Sumber Mitra Jaya (SARMI) seluas 52.160 Ha di Papua
