Terkait Jumlah Pembayaran Peserta, BPJS Cabang Samarinda Sosialisasi Perpres 64 Tahun 2020

oleh -263 views

APAKABAR.CO-SAMARINDA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Samarinda, mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020, tentang Perubaha Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Kepala Cabang BPJS Samarinda, Mangisi Raja Simarmata, yang diwakili oleh Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Haris Fadilah mengatakan perpres ini mensinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM l 2O2O.

Ia menjelaskan untuk Perpres tahun 2020 ada beberapa pasal yang dihapus seperti Pasal 28 dan Pasal 31. Sedangkan beberapa pasal lainnya, ada yang diubah.

“Pasal 28 dan Pasal 31 di hapus. Namun, ada beberapa pasal juga yang diganti, seperti pasal 29 itu untuk iuran bagi para peserta PBI Jaminan Kesehatan Rp 42.000 setiap bulannya,” jelasnya, Kamis (25/6/2020).

BACA JUGA :  Tiga Poin Penting PKS Dukung Andi Harun- Rusmadi di Pilkada Samarinda 2020

Sedangkan untuk Pasal 30 berbunyi iuran bagi peserta PPU mendapat potongan 5% dari gaji atau upah per bulan. Ketentuan 5% itu dihitung dari 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja.

Selanjutnya, ia menambahkan untuk tahun 2021, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah, tetapi sedikit mengalami perubahan. Pada tahun 2021 disubsidi sebesar Rp. 42.000/bulan.

“Untuk tahun 2021 tidak sebesar sebelumnya, iurannya akan disubsidi sebesar Rp 7.000 dari pemerintah. Sehingga para peserta cukup me bayar Rp 35.000,” tambahnya.

Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, Haris mengatakan untuk penunggakan pembayaran, para peserta dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan melunasi iuran enam bulan.

BACA JUGA :  Modus Gembosin Ban Mobil, Perampok Berhasil Gasak Puluhan Juta Dan Perhiasan di Jalan Ahmad Dahlan

“Apabila peserta memiliki tunggakan iuran, selama lebih dari 6 bulan atau maksimal 24 bulan, maka untuk mengaktifkan kembali cukup hanya di bayar 6 bulan,” pungkasnya.