Samarinda – APAKABAR.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara menanggapi beredarnya tuduhan dugaan markup anggaran dan keterlibatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang disebarkan melalui akun Instagram berinisial KN.
Dirinya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik banyak pihak.
“Berita itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Semua orang bisa tercemar — mulai dari ketua RT, masyarakat, hingga camat. Karena itu, kami kategorikan berita tersebut sebagai hoaks, sebab tidak ada konfirmasi kepada pihak terkait,” tegas Andi Harun dalam konfrensi pers bersama awak media. Jum’at (7/11/2025).
Andi Harun membantah keras narasi yang menyebut kelurahan mengambil alih kewenangan teknis Disperkim. Ia mengungkapkan Probebaya merupakan program yang direncanakan langsung oleh masyarakat melalui rembuk RT, lalu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (Pokmas).
“Seolah-olah kelurahanlah pelaksana kegiatan, padahal itu keliru. Probebaya direncanakan masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh Pokmas. Lurah tidak terlibat seujung kuku pun dalam urusan teknis,” Ungkapnya.
Selain itu, AH sapaan karibnya menilai kelurahan hanya memiliki peran administratif karena dana dari APBD tidak boleh disalurkan di luar institusi pemerintah. Pelaksanaan di lapangan tetap diawasi oleh pendamping Pokmas, kecamatan, dan dinas teknis terkait.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa Probebaya merupakan inovasi untuk memperkuat ekonomi warga secara langsung. Dengan alokasi sekitar Rp100 juta per RT setiap tahun bagi 1.992 RT di Samarinda, perputaran hampir Rp200 miliar terjadi langsung di lingkungan masyarakat.
“Dana itu memutar ekonomi lokal, mulai dari pembelian bahan bangunan, konsumsi, hingga upah kerja. Semuanya kembali ke warga. Ada siklus ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” Jelasnya.
Ia juga menyoroti peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola dana program tersebut. Hampir seluruh RT kini dinilai mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dan melakukan pengawasan dengan baik, meski masih ada kekurangan yang terus dibenahi.
Menanggapi tuduhan adanya potensi korupsi sistematis, Andi Harun menilai hal itu sebagai serangan serius tanpa dasar hukum. “Kalau ada bukti, silakan bawa ke aparat penegak hukum. Kami tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum — termasuk Wali Kota sendiri,” ujarnya tegas.
Andi Harun menilai pemberitaan yang tidak akurat seperti itu dapat menurunkan semangat jajaran pemerintah di lapangan. “Camat, lurah, dan staf mereka bekerja siang malam. Berita seperti ini memukul moral mereka. Kami tidak ingin semangat mereka turun,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi, termasuk praktik jurnalisme warga. “Produk berita harus mengandung fakta dan kebenaran, bukan hoaks, bukan fitnah, apalagi tuduhan pelanggaran hukum tanpa dasar,” katanya.
Meski diterpa pemberitaan miring, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan tetap berkomitmen mengawal Probebaya sebagai program strategis berbasis partisipasi warga.
“Berita ini harus jadi pelajaran. Ruang publik harus diisi dengan informasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” Tutup Andi Harun. (*)
