Aliansi Nasional Anti Komunis Kaltim Unjuk Rasa di DPRD Kaltim, Tolak RUU HIP

oleh -238 views
Ribuan massa aksi tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menyambangi DPRD Kaltim, Jumat (3/7/2020)

apakabar.co-Samarinda. Ribuan massa aksi tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menyambangi DPRD Kaltim, Jumat (3/7/2020).

Kedatangan ribuan massa aksi ke gedung dewan tersebut dengan agenda menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), mengawal dan mendukung Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Dalam orasinya, koordinator lapangan (korlap) aksi mengatakan bahwa RUU HIP tersebut merupakan indikasi kebangkitan paham komunis.

“RUU HIP ini, merupakan indikasi kebangkitan paham komunis dan itu membahayakan kedaulatan masyarakat seluruh Indonesia,” ucapnya saat berorasi diatas mobil pengeras suara, Jumat (3/7/2020) siang.

Ketua Dewan Syuro, Front Pembela Islam (FPI) Kaltim Habib Alwi Baraqbah menyebut dengan lantang bahwa kehadirannya dan massa aksi adalah untuk menjaga kerukunan dan kedamaian Indonesia.

“Kita berkumpul satu tujuan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian Indonesia. Yang mana negara ini adalah wajib diperhatikan, yang wajib dilindungi oleh masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, Habib Alwi Baraqbah menegaskan bahwa poin pertama hingga poin keenam dari tuntutan tersebut harus ditolak dan dibatalkan. Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi bumerang terbesar untuk keamanan kita.

“Permintaan kita dari dari enam poin tersebut merupakan tuntutan terpenting yang berkaitan dengan RUU HIP yang harus dibatalkan,” tegasnya.

“Alhamdulillah, Ketua DPRD Kaltim, Wakil dan seluruh jajarannya mau menerima kita serta sejalan dengan apa yang kita perjuangkan. Harapannya pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang membuahkan hasil dan memuaskan untuk masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Pimpinan DPRD Kaltim Sepakat Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

Berikut Enam Tuntutan Aliansi Nasional Anti Komunis Kaltim

PERNYATAAN SIKAP UMAT ISLAM KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

Setelah mencermati Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Haluan ldeologi Negara (RUU HIP) Tahun 2020 dan membaca Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor: Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 tertanggal 20 Syawal 1441 H bertepatan dengan 12 Juni 2020,

Pernyataan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 09/PER/1.0/1/2020 tertanggal 23 Syawal 1441 H bertepatan dengan 15 Juni 2020 dan Sikap PBNU terhadap RUU HIP PERKUAT PANCASILA
SEBAGAI KONSENSUS KEBANGSAAN tertanggal 24 Syawal 1441 H bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2020 M dan LPP Syarikat Islam tertanggal 22 Syawal 1441 H bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2020 M

Dengan ini kami menyatakan:
  1. Pancasila sebagai Dasar egara Republik Indonesia dengan susunan sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sudah final dan cukup jelas terurai di dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu tidak diperlukan adanya penafsiran.
  2. Mendukung Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor : Kep- 1240/DP-MUIV/2020 tertanggal 20 Syawal 1441 H bertepatan dengan 12 Juni 2020, menolak Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Haluan ideologi Pancasila (RUU HIP) dan siap untuk mengamankannya.
  3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) membatalkan permanen Rancangan Undang-undang Republik lndonesia Tentang Haluan ldeologi Pancasila (RUU HIP) tersebut dan DPR RI agar memfocuskan perhatian terhadap permasalahan Pandemi Covid 19 dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.
  4. Menghimbau kepada seluruh umat Islam Kalimantan Timur agar tetap tenang tanpa mengurangi kewaspadaan dan kesiap siagaan terhadap segala upaya penyebaran paham marxisme, komunis, leninisme, maoisme, dengan pelbagai cara yang licik.
  5. Selalu siap mengawal Pancasila dari rongrongan oknum-oknum yang hendak mengganti dengan ideologi yang lain secara terang-terangan maupun secara terselubung dan sistematis.
  6. Mendukung TNI untuk menindak tegas setiap usaha yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain dan tindakan yang memecah belah persatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami Umat Islam Kalimantan Timur

1. Drs. K.H. Suyatman, Ketua Pw. Muhammadiyah Kalimantan Timur

2. H.Fauzi Bakhtar, Ketua DPW Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur

3. H. Abdullah Syarif, Sos, MM DPW Hidayatullah Kalimantan Timur

4. Syarikat islam Kalimantan Timur